Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

November 16, 2024 Post a Comment

Pengertian hukum acara peradilan agama

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, kecuali hal-hal yang telah di atur secara khusus dalam peraturan tersebut.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum acara?

Hukum acara (dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan) adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum.

Apa saja yang menjadi sumber hukum acara Peradilan Agama?

Sumber hukum Pengadilan Agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum materil yang bersumber dari hukum Islam dan hukum materil yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang

Apa yang dimaksud dengan hukum acara Peradilan Agama menurut pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama?

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan ketentuan : “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

3 hukum acara apa yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama?

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Pembuktian dengan Surat (alat bukti tertulis)
Keterangan saksi.
Persangkaan hakim.
Pengakuan.
Sumpah.
Pemeriksaan setempat (descente)
Keterangan ahli.

Apa perbedaan Peradilan Agama dan Peradilan Islam?

Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Sementara, pengadilan Syariat Islam (Mahkamah Syar'iyah) adalah salah satu peradilan khusus yang diberikan kepada Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus.

Apa fungsi dari hukum acara?

Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara berbeda dengan hukum materil yang mengatur mengenai substansi hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara.

Apa tugas dan fungsi hukum acara?

Menurut R. Abdoel Djamali, Hukum acara atau hukum formal fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.

Apa yang dimaksud dengan hukum acara brainly?

Hukum acara adalah rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan (pengadilan), serta cara-cara hakim memberikan putusan.

Apa fungsi dari Pengadilan Agama?

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana

Sejak kapan Peradilan Agama memiliki hukum acara?

Peradilan Agama sejak tahun 1974 Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Hukum acara Peradilan Agama ada pada pasal berapa dalam undang-undang apa?

Bagaimana kedudukan peradilan agama dalam tata peradilan agama?

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (pasal 2). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 3 ayat (1)).

Mengapa Pengadilan Agama itu disebut sebagai pengadilan khusus?

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu.

Apa yang membedakan peradilan agama dengan peradilan umum?

peradilan umum, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. peradilan agama, berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenapa hukum acara disebut dengan hukum formil?

Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan) secara formil.

Bagaimana sifat kuhap?

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik yang esensinya mempertahankan hukum pidana materiil. Oleh karena itu sifat dari hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa guna melindungi kepentingan bersama dalam menjaga rasa aman, tentram dan damai dalam hidup bermasyarakat.

Sebut dan jelaskan apa fungsi serta tujuan hukum acara perdata?

Tujuan Hukum Acara Perdata adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (Eigenrichting), atau mempertahankan Hukum Perdata materill dengan perantara hakim (Peradilan) atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana

Kenapa perlu ada hukum acara pidana?

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat

Sumber hukum apa saja yang berhubungan dengan hukum acara pidana?

Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana

UUD 1945: bisa dilihat pada pasal 24 ayat 1 dan 2, pasal 25.
KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76).
UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970, LN 1970 Nomor 74)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.